KPU Klaim 80 Persen Pemilu Ulang Telah Digelar
"Hari ini di Nusa Tenggara Timur dilakukan di 33 TPS (Tempat Pemungutan Suara-red), juga di Jawa Barat seperti Indramayu dan besok giliran Cianjur," kata anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Senin 14 April 2014.
Ferry mengakui rendahnya partisipasi warga di sejumlah daerah. Namun, dia tidak sependapat jika dikatakan partisipasi di daerah seluruhnya rendah.
"Di beberapa TPS rendah, yang lain tinggi, ada yang 100 sampai 90 persen," ujarnya.
Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu meminta publik melihat pemungutan suara ulang tidak dengan perspektif TPS secara keseluruhan yakni 500 ribu lebih. Sebab, dari sisi kuantitas, TPS yang mengulang tidak dalam posisi yang mengkhawatirkan.
"Ini hanya 500-an TPS. Yang pasti akan kami lihat seperti apa (partisipasi pemilih-red). Signifikansinya seperti apa pada 6-9 Mei 2014," katanya.
Terkait pemungutan suara susulan di Yahukimo, Papua, Ferry mengatakan hanya lima distrik lagi yang belum melaksanakan. Dia berharap seluruhnya akan selesai paling lambat dua hari ke depan.
© VIVA.co.id
Jokowi Sudah Kantongi Lima Calon Pendamping
VIVAnews - Joko Widodo mengatakan sudah mengantongi
lima kandidat untuk menjadi pendampingnya dalam Pemilu Presiden 9 Juli
2014. Siapa saja, Jokowi masih merahasiakannya.
"Masih rahasia. Nama-namanya masih saya simpan dulu," kata pria yang akrab disapa Jokowi, saat ditemui di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu 13 April 2014.
Kata Jokowi, kelima kandidat cawapresnya bisa berasal dari berbagai partai dan golongan. "Pengusaha masuk, birokrat masuk, ekonom bisa, dari partai Islam juga bisa. Semuanya masih rahasia," katanya.
"Calon yang lebih muda ada, yang lebih tua juga ada, tapi jumlah calon yang lebih muda lebih banyak sedikit. Bisa dilihat nanti saja," kata Jokowi percaya diri.
Kata Jokowi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memberikan mandat penuh kepadanya untuk menentukan wakilnya.
"Saya sudah dikasih mandat penuh. Termasuk dalam penentuan akhir cawapres," kata dia.
Mengenai nama Jusuf Kalla yang dibicarakan calon kuat bakal menjadi cawapresnya, Jokowi enggan mengomentarinya. (eh)
"Masih rahasia. Nama-namanya masih saya simpan dulu," kata pria yang akrab disapa Jokowi, saat ditemui di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu 13 April 2014.
Kata Jokowi, kelima kandidat cawapresnya bisa berasal dari berbagai partai dan golongan. "Pengusaha masuk, birokrat masuk, ekonom bisa, dari partai Islam juga bisa. Semuanya masih rahasia," katanya.
"Calon yang lebih muda ada, yang lebih tua juga ada, tapi jumlah calon yang lebih muda lebih banyak sedikit. Bisa dilihat nanti saja," kata Jokowi percaya diri.
Kata Jokowi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memberikan mandat penuh kepadanya untuk menentukan wakilnya.
"Saya sudah dikasih mandat penuh. Termasuk dalam penentuan akhir cawapres," kata dia.
Mengenai nama Jusuf Kalla yang dibicarakan calon kuat bakal menjadi cawapresnya, Jokowi enggan mengomentarinya. (eh)
© VIVA.co.id
Menebak Peta Koalisi Parpol untuk Hadapi Pemilu Presiden
VIVAnews - Pemilu parlemen telah usai. Sambil menunggu penghitungan resmi KPU, hasilnya sudah bisa ditebak lewat sejumlah hitung cepat.
Namun para partai politik
tampak kurang puas dengan hasil pemilu legislatif kemarin karena hampir
pasti tidak ada satu pun yang bisa langsung calonkan presiden pilihan
masing-masing untuk Pemilu Juli mendatang setelah gagal meraup 25 persen
dari total suara nasional.
Kini harapan para peraih suara terbanyak - dalam hal ini PDIP dan Golkar - adalah
mencari partai-partai yang bisa diajak bersekutu agar bisa calonkan
Presiden dengan dukungan minimal 20 persen dari total kursi yang bisa
mereka raih di DPR. Maka, parpol-parpol yang kemarin bersaing sengit
pada Pemilu legislatif kemarin, kini berpotensi jadi mitra dalam satu
koalisi untuk Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
Lembaga survei Indo
Barometer memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak akan
mampu mengusung sendiri Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Joko
Widodo sebagai calon presiden.
Dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Jumat
11 April 2014, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari
memprediksi PDIP hanya akan merebut 109 dari 560 kursi di DPR. Jika
dipersentasekan, maka jumlah kursi itu tidak mencapai 20 persen kursi
parlemen. Sementara syarat mengusung capres harus memperoleh minimal 20
persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Artinya, PDIP
butuh berkoalisi.
Indo Barometer memprediksi PDIP dan Partai Golongan Karya diprediksi merebut mayoritas kursi di parlemen hasil pemilihan umum legislatif 2014.
Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies, PDIP memperoleh 19 persen suara sementara Golkar memperoleh 14,30 persen. Sementara perhitungan cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan PDIP memperoleh 18,99 persen dan Golkar tetap memperoleh 14,30 persen. Setelah dirata-rata, hasil perhitungan kedua lembaga survei tersebut menunjukkan PDIP memperoleh 19 persen dan Golkar 14,30 persen.
Dari hasil perolehan suara tersebut, Indo Barometer memprediksi PDIP akan merebut 109 kursi diikuti Golkar dengan 83 dari 560 kursi di DPR.
Berbeda dengan Indo Barometer, Lingkaran Survei Indonesia Network memprediksi PDIP akan memperoleh sekitar 116 kursi di DPR RI. Artinya dalam prosentase, PDIP mencapai 20 persen kursi, sebagai salah satu syarat untuk mengusung calon presiden.
Tiga poros
Peneliti LSI Network Adjie Alfaraby mengatakan, berdasarkan hasil analisis hitung cepat Pemilu Legislatif 2014, diprediksi hanya akan ada 3-4 poros koalisi partai yang lolos mengajukan calon presiden pada pertarungan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Tiga pemimpin poros koalisi itu kemungkinan adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra sebagai tiga besar partai pemenang pemilu dengan perolehan suara nasional 11-19 persen. Partai Gerindra diperkirakan akan mengumpulkan suara dari partai-partai kecil.
“Kalau ada poros koalisi keempat, itu bisa saja koalisi partai-partai Islam atau poros koalisi Demokrat,” kata Adjie.
Indo Barometer memprediksi PDIP dan Partai Golongan Karya diprediksi merebut mayoritas kursi di parlemen hasil pemilihan umum legislatif 2014.
Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies, PDIP memperoleh 19 persen suara sementara Golkar memperoleh 14,30 persen. Sementara perhitungan cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan PDIP memperoleh 18,99 persen dan Golkar tetap memperoleh 14,30 persen. Setelah dirata-rata, hasil perhitungan kedua lembaga survei tersebut menunjukkan PDIP memperoleh 19 persen dan Golkar 14,30 persen.
Dari hasil perolehan suara tersebut, Indo Barometer memprediksi PDIP akan merebut 109 kursi diikuti Golkar dengan 83 dari 560 kursi di DPR.
Berbeda dengan Indo Barometer, Lingkaran Survei Indonesia Network memprediksi PDIP akan memperoleh sekitar 116 kursi di DPR RI. Artinya dalam prosentase, PDIP mencapai 20 persen kursi, sebagai salah satu syarat untuk mengusung calon presiden.
Tiga poros
Peneliti LSI Network Adjie Alfaraby mengatakan, berdasarkan hasil analisis hitung cepat Pemilu Legislatif 2014, diprediksi hanya akan ada 3-4 poros koalisi partai yang lolos mengajukan calon presiden pada pertarungan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Tiga pemimpin poros koalisi itu kemungkinan adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra sebagai tiga besar partai pemenang pemilu dengan perolehan suara nasional 11-19 persen. Partai Gerindra diperkirakan akan mengumpulkan suara dari partai-partai kecil.
“Kalau ada poros koalisi keempat, itu bisa saja koalisi partai-partai Islam atau poros koalisi Demokrat,” kata Adjie.
Menurutnya, Demokrat masih berpotensi memimpin koalisi. Demokrat berada di posisi keempat dengan suara sekitar 9,37 persen.
Jaringan Suara Indonesia
juga memprediksi hanya ada tiga pasangan yang akan bertarung dalam
pilpres pada Juli 2014 mendatang. Kondisi ini disebabkan perebutan
suara yang begitu ketat pada pemilu legislatif lalu.
"ARB, Jokowi, dan Prabowo. Dari ketiganya ARB menjadi kunci dari Pilpres mendatang," kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi.
"ARB, Jokowi, dan Prabowo. Dari ketiganya ARB menjadi kunci dari Pilpres mendatang," kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi.
Indo Barometer juga
memprediksi peta koalisi Pemilihan Presiden 2014 akan mengerucut pada
tiga poros calon presiden, yakni poros Jokowi, poros Aburizal Bakrie,
dan poros Prabowo Subianto. Ketiganya adalah capres yang diusung oleh
partai tiga besar pemenang pemilu legislatif –PDIP, Golkar, dan
Gerindra.
Poros Jokowi sudah tentu dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai-partai lain yang berpotensi bergabung ke dalam poros ini adalah Partai Amanat Nasional pimpinan Hatta Rajasa, Nasdem pimpinan Surya Paloh, dan Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Muhaimin Iskandar.
“PDIP-PAN sudah menggelar pertemuan delegasi tingkat tinggi. Hatta Rajasa berpotensi menjadi calon wakil presiden Jokowi. Ia merepresentasikan Muhammadiyah,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 10 April 2014.
Potensi bergabungnya Nasdem ke poros Jokowi didasarkan pada hubungan baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. Nasdem dan PDIP telah melakukan sejumlah pertemuan sejak sebelum pemilu legislatif.
November 2013 misalnya, Nasdem berkunjung ke kantor PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sehari setelah pileg, petinggi PDIP pun menjumpai Surya Paloh di kantor Nasdem, Jakarta Pusat (Baca selengkapnya, Surya Paloh: Saya Pilih Berkoalisi dengan Wanita)
Poros Jokowi ini pun amat mungkin mengincar PKB karena partai itu merepresentasikan pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama. Perolehan suara PKB pada pileg kali ini pun melejit ke posisi lima berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, di kisaran 9 persen.
Prabowo
Di poros Prabowo, Gerindra menjadi pemimpin koalisi. Partai-partai yang berpotensi bergabung di poros ini adalah Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Suryadharma Ali, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Partai Hanura pimpinan Wiranto. Meski demikian, itu baru kemungkinan.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali telah menyatakan dukungan terbuka pada Prabowo dalam kampanye Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 23 Maret, meski akhirnya dukungan itu justru berbuah pertentangan di internal PPP. (Baca selengkapnya: Kala Ketum PPP Tersandung Gerindra)
Demokrat pun bukan tak mungkin bergabung ke poros Prabowo. Pada tahun 2013, Susilo SBY dan Prabowo Subianto bertemu di Istana Negara. “Demokrat bisa mengusulkan Pramono Edhie atau Gita Wirjawan sebagai wapres Prabowo,” ujar Qodari. Pramono yang mantan KSAD dan Gita yang mantan Menteri Perdagangan itu merupakan peserta konvensi capres Demokrat.
Soal kemungkinan Hanura bergabung dengan poros Prabowo, Indo Barometer menyatakan mendengar isu Hary Tanoe –yang sebelum Pemilu dipasangkan sebagai cawapres Wiranto– bisa menjadi cawapres Prabowo. Namun hal ini belum jelas dan Wiranto diperkirakan tak akan setuju dengan ide itu.
ARB
Golkar akan memimpin poros ARB. Partai-partai yang menurut Indo Barometer berpotensi bergabung dalam poros ini adalah Partai Keadilan Sejahtera pimpinan Anis Matta, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
PKS diperkirakan cukup menarik bagi Golkar. Meski perolehan suara partai itu hanya di kisaran 6 persen, namun cukup untuk menutupi kekurangan suara Golkar sebagai syarat mengajukan capres dan cawapres. “PKS menarik karena dianggap punya mesin politik solid dan terbukti mampu bertahan dari ‘badai LHI’,” kata Qodari.
Badai LHI yang dimaksud Qodari adalah kasus suap pengurusan kuota daging sapi impor di Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus itu termasuk salah satu kasus korupsi yang menghentak tanah air karena menimpa pucuk pimpinan partai politik.
Sementara kemungkinan bergabungnya Demokrat dalam poros ARB dilandaskan pada hubungan baik antara kedua ketua partai, ARB dan SBY. “Ada juga potensi bagi Pramono Edhie atau (Gubernur Jawa Timur) Soekarwo untuk digandeng menjadi cawapres ARB,” ujar Qodari.
Dalam hal PKB, suara NU di Jawa Timur tetap menjadi pertimbangan penting. Menurut Indo Barometer, kader-kader utama PKB seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, atau Khofifah Indar Parawansa potensial menjadi cawapres ARB. (ren)
Poros Jokowi sudah tentu dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai-partai lain yang berpotensi bergabung ke dalam poros ini adalah Partai Amanat Nasional pimpinan Hatta Rajasa, Nasdem pimpinan Surya Paloh, dan Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Muhaimin Iskandar.
“PDIP-PAN sudah menggelar pertemuan delegasi tingkat tinggi. Hatta Rajasa berpotensi menjadi calon wakil presiden Jokowi. Ia merepresentasikan Muhammadiyah,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 10 April 2014.
Potensi bergabungnya Nasdem ke poros Jokowi didasarkan pada hubungan baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. Nasdem dan PDIP telah melakukan sejumlah pertemuan sejak sebelum pemilu legislatif.
November 2013 misalnya, Nasdem berkunjung ke kantor PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sehari setelah pileg, petinggi PDIP pun menjumpai Surya Paloh di kantor Nasdem, Jakarta Pusat (Baca selengkapnya, Surya Paloh: Saya Pilih Berkoalisi dengan Wanita)
Poros Jokowi ini pun amat mungkin mengincar PKB karena partai itu merepresentasikan pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama. Perolehan suara PKB pada pileg kali ini pun melejit ke posisi lima berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, di kisaran 9 persen.
Prabowo
Di poros Prabowo, Gerindra menjadi pemimpin koalisi. Partai-partai yang berpotensi bergabung di poros ini adalah Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Suryadharma Ali, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Partai Hanura pimpinan Wiranto. Meski demikian, itu baru kemungkinan.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali telah menyatakan dukungan terbuka pada Prabowo dalam kampanye Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 23 Maret, meski akhirnya dukungan itu justru berbuah pertentangan di internal PPP. (Baca selengkapnya: Kala Ketum PPP Tersandung Gerindra)
Demokrat pun bukan tak mungkin bergabung ke poros Prabowo. Pada tahun 2013, Susilo SBY dan Prabowo Subianto bertemu di Istana Negara. “Demokrat bisa mengusulkan Pramono Edhie atau Gita Wirjawan sebagai wapres Prabowo,” ujar Qodari. Pramono yang mantan KSAD dan Gita yang mantan Menteri Perdagangan itu merupakan peserta konvensi capres Demokrat.
Soal kemungkinan Hanura bergabung dengan poros Prabowo, Indo Barometer menyatakan mendengar isu Hary Tanoe –yang sebelum Pemilu dipasangkan sebagai cawapres Wiranto– bisa menjadi cawapres Prabowo. Namun hal ini belum jelas dan Wiranto diperkirakan tak akan setuju dengan ide itu.
ARB
Golkar akan memimpin poros ARB. Partai-partai yang menurut Indo Barometer berpotensi bergabung dalam poros ini adalah Partai Keadilan Sejahtera pimpinan Anis Matta, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
PKS diperkirakan cukup menarik bagi Golkar. Meski perolehan suara partai itu hanya di kisaran 6 persen, namun cukup untuk menutupi kekurangan suara Golkar sebagai syarat mengajukan capres dan cawapres. “PKS menarik karena dianggap punya mesin politik solid dan terbukti mampu bertahan dari ‘badai LHI’,” kata Qodari.
Badai LHI yang dimaksud Qodari adalah kasus suap pengurusan kuota daging sapi impor di Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus itu termasuk salah satu kasus korupsi yang menghentak tanah air karena menimpa pucuk pimpinan partai politik.
Sementara kemungkinan bergabungnya Demokrat dalam poros ARB dilandaskan pada hubungan baik antara kedua ketua partai, ARB dan SBY. “Ada juga potensi bagi Pramono Edhie atau (Gubernur Jawa Timur) Soekarwo untuk digandeng menjadi cawapres ARB,” ujar Qodari.
Dalam hal PKB, suara NU di Jawa Timur tetap menjadi pertimbangan penting. Menurut Indo Barometer, kader-kader utama PKB seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, atau Khofifah Indar Parawansa potensial menjadi cawapres ARB. (ren)
© VIVA.co.id
Surya Paloh: Saya Pilih Koalisi dengan Wanita
VIVAnews – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh,
mensyukuri perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif.
Berdasarkan hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network hingga
pagi ini, Jumat 11 April 2014, Nasdem bertengger di posisi kesembilan
dengan mengantongi 6,42 persen. Per pukul 09.00 WIB, sudah 99,30 persen
suara nasional yang masuk ke LSI Network.
“Kami mensyukuri. Kami bisa menerima ini sebagai hasil optimum yang bisa diperoleh Nasdem,” kata Surya Paloh dalam wawancara dengan tvOne. Dengan raihan suara itu, Nasdem sudah pasti lolos ke parlemen dan bersanding dalam jajaran partai menengah bersama PAN, PPP, dan PKS yang mendapat kisaran suara 6-7 persen.
Dengan jumlah suara yang dikumpulkan Nasdem, partai yang baru pertama kali ikut pemilu itu juga otomatis menjadi incaran koalisi partai-partai besar yang hendak menggaet suara untuk memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Kamis kemarin misalnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Surya Paloh di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Itu adalah kunjungan perdana petinggi PDIP ke partai lain paska pemilu legislatif digelar Rabu, 9 April.
Surya Paloh menyatakan, hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sangat baik. “Hubungan dekat kami sudah tidak terbantahkan. Sekarang tinggal niat untuk pendekatan antarparpol. Beri kami sedikit waktu untuk berpikir (soal koalisi),” kata politisi pengusaha kelahiran Kutaraja, Banda Aceh, itu.
Meski dekat dengan Megawati, Paloh tak menutup kemungkinan melakukan penjajakan ke partai-partai lain. “ARB juga sahabat saya. Prabowo juga,” kata dia.
Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan Partai Gerindra binaan Prabowo Subianto adalah dua partai yang juga mengantongi suara signifikan. Bersama PDIP di urutan pertama, keduanya masuk tiga besar partai pemenang pemilu.
“Saya belum berkomunikasi langsung dengan mereka. Tapi dalam pertemuan yang tidak direncanakan, saya sudah bertemu Mas Prabowo dan Bung Ical dalam suasana kebatinan yang cair. Ini menjadi modal untuk saling bicara dan menempatkan perspektif masing-masing,” ujar Surya Paloh.
Meski begitu, Paloh mengatakan cenderung memilih PDIP sebagai mitra koalisi. “Dari mereka bertiga (Megawati, ARB, Prabowo), saya pilih yang wanita dong,” kata Paloh.
Apapun, karena posisi Partai Nasdem berdasarkan hitung cepat pemilu legislatif saat ini bukan sebagai pemimpin perolehan suara, maka Nasdem akan melihat peluang koalisi lebih dulu. “Ada tiga partai besar saat ini yang mungkin sama-sama menawarkan kerjasama. Akan kami lihat,” ujar Paloh. (umi)
“Kami mensyukuri. Kami bisa menerima ini sebagai hasil optimum yang bisa diperoleh Nasdem,” kata Surya Paloh dalam wawancara dengan tvOne. Dengan raihan suara itu, Nasdem sudah pasti lolos ke parlemen dan bersanding dalam jajaran partai menengah bersama PAN, PPP, dan PKS yang mendapat kisaran suara 6-7 persen.
Dengan jumlah suara yang dikumpulkan Nasdem, partai yang baru pertama kali ikut pemilu itu juga otomatis menjadi incaran koalisi partai-partai besar yang hendak menggaet suara untuk memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Kamis kemarin misalnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Surya Paloh di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Itu adalah kunjungan perdana petinggi PDIP ke partai lain paska pemilu legislatif digelar Rabu, 9 April.
Surya Paloh menyatakan, hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sangat baik. “Hubungan dekat kami sudah tidak terbantahkan. Sekarang tinggal niat untuk pendekatan antarparpol. Beri kami sedikit waktu untuk berpikir (soal koalisi),” kata politisi pengusaha kelahiran Kutaraja, Banda Aceh, itu.
Meski dekat dengan Megawati, Paloh tak menutup kemungkinan melakukan penjajakan ke partai-partai lain. “ARB juga sahabat saya. Prabowo juga,” kata dia.
Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan Partai Gerindra binaan Prabowo Subianto adalah dua partai yang juga mengantongi suara signifikan. Bersama PDIP di urutan pertama, keduanya masuk tiga besar partai pemenang pemilu.
“Saya belum berkomunikasi langsung dengan mereka. Tapi dalam pertemuan yang tidak direncanakan, saya sudah bertemu Mas Prabowo dan Bung Ical dalam suasana kebatinan yang cair. Ini menjadi modal untuk saling bicara dan menempatkan perspektif masing-masing,” ujar Surya Paloh.
Meski begitu, Paloh mengatakan cenderung memilih PDIP sebagai mitra koalisi. “Dari mereka bertiga (Megawati, ARB, Prabowo), saya pilih yang wanita dong,” kata Paloh.
Apapun, karena posisi Partai Nasdem berdasarkan hitung cepat pemilu legislatif saat ini bukan sebagai pemimpin perolehan suara, maka Nasdem akan melihat peluang koalisi lebih dulu. “Ada tiga partai besar saat ini yang mungkin sama-sama menawarkan kerjasama. Akan kami lihat,” ujar Paloh. (umi)
© VIVA.co.id
Suara Demokrat Tak Optimal, Nasib Peserta Konvensi Diserahkan ke SBY
VIVAnews –
Nasib peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat jadi tak menentu
paska pemilu legislatif, karena partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
itu tak meraih hasil maksimal.
Berdasarkan hitung cepat
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) hingga pukul 09.30 WIB, Jumat 11 April
2014, Demokrat menempati posisi keempat dengan 9,73 persen suara.
Padahal partai itu menargetkan 15 persen suara.
Oleh sebab itu Komite Konvensi Capres Demokrat menyerahkan sepenuhnya nasib peserta konvensi ke Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai SBY. Sebab tak mungkin Demokrat mengusung capres dengan perolehan suara hanya 9-10 persen.
“Komite Konvensi hanya menyelenggarakan dan memfasilitasi. Jadi sekarang kami serahkan ke Majelis Tinggi saja,” kata anggota Komite Konvensi, Fera Febrianti.
Menurut Fera, kesebelas peserta konvensi sesungguhnya memiliki kompetensi bagus sebagai calon presiden. Ia menyayangkan jika konvensi dihentikan seperti usul sejumlah kader di internal Demokrat.
Fera pun mengusulkan agar para peserta konvensi itu tetap diupayakan maju dalam pilpres meski sebagai calon wakil presiden, bukan calon presiden. “Sebelas peserta konvensi yang bagus-bagus ini mungkin bisa ditawarkan ke partai politik lain. Tapi keputusan akhir kami serahkan kepada Majelis Tinggi,” ujarnya.
Sampai saat ini, kata Fera, kesebelas peserta konvensi Demokrat telah terlatih untuk bersaing memperebutkan kursi presiden dengan bakal capres dari partai lain.
Usul untuk mengakhiri konvensi sebelumnya muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga peserta konvensi, Marzuki Alie. “Konvensi kan untuk mencari capres. Sementara dengan posisi Demokrat sekarang, konvensi susah dilanjutkan karena kami tidak bisa mengusung capres sendiri,” kata Ketua DPR itu. (umi)
© VIVA.co.id
PDIP: Pencapresan Jokowi Belum Final
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, mengatakan
penentuan bakal calon presiden Joko Widodo atau sering di sapa Jokowi
belum final. Meskipun ketua umum partainya Megawati Sukarnoputri telah
memandatkan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ini sebagai
calon presiden (capres) dari partainya.
"Apapun juga kita harus menunggu hasil real count KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini yang menjadi hasil resmi untuk dapat menentukan capres," katanya kepada VIVAnews, Kamis 10 April 2014.
Eriko menambahkan meski belum dipastikan, semua elit dan kader partai masih tetap memegang mandat dari ketua umum. "Kita tetap menjaga mandat yang diberikan ibu Mega," ujarnya.
Penghitungan suara sementara yang dilakukan berbagai lembaga survei hingga Rabu 10 April malam menempatkan PDIP di urutan pertama. Ini menjadi acuan bagi para kader dan pengurus PDIP untuk menjaga mandat.
Mengenai berbagai permasalahan dalam pemilu legislatif seperti di Yakuhimo Papua. Tertukarnya surat suara di wilayah Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat menurut Erico dapat dijadikan pelajaran dan ke depan harus diperbaiki oleh KPU.
Ia berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menyelesaikan semua. Permasalahan tersebut menurutnya merugikan banyak pihak terutama partai dan para caleg. Kerugian terbesar adalah pada masyarakat dimana haknya hilang karena permasalahan ini.
"Meski banyak permasalahan. Kita masih yakin tidak akan berdampak banyak pada penghitungan akhir suara yang kita peroleh," katanya. (eh)
"Apapun juga kita harus menunggu hasil real count KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini yang menjadi hasil resmi untuk dapat menentukan capres," katanya kepada VIVAnews, Kamis 10 April 2014.
Eriko menambahkan meski belum dipastikan, semua elit dan kader partai masih tetap memegang mandat dari ketua umum. "Kita tetap menjaga mandat yang diberikan ibu Mega," ujarnya.
Penghitungan suara sementara yang dilakukan berbagai lembaga survei hingga Rabu 10 April malam menempatkan PDIP di urutan pertama. Ini menjadi acuan bagi para kader dan pengurus PDIP untuk menjaga mandat.
Mengenai berbagai permasalahan dalam pemilu legislatif seperti di Yakuhimo Papua. Tertukarnya surat suara di wilayah Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat menurut Erico dapat dijadikan pelajaran dan ke depan harus diperbaiki oleh KPU.
Ia berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menyelesaikan semua. Permasalahan tersebut menurutnya merugikan banyak pihak terutama partai dan para caleg. Kerugian terbesar adalah pada masyarakat dimana haknya hilang karena permasalahan ini.
"Meski banyak permasalahan. Kita masih yakin tidak akan berdampak banyak pada penghitungan akhir suara yang kita peroleh," katanya. (eh)
© VIVA.co.id
Pemilu Indonesia di Mata Media Internasional
Daftar pilihan Pemilu 2014 (Foto: AFP)
JAKARTA - Pemilu legislatif dilangsungkan serentak
di seluruh Indonesia hari ini. Media-media internasional menaruh
perhatian melihat jalannya pemilu.
Kantor berita Amerika Serikat (AS), Associated Press menyebutkan, "lokasi pemungutan suara dibuka Rabu 9 April 2014 untuk memilih anggota legislatif. Ini sebuah perayaan besar bagi negara yang proses demokrasinya masih berjalan". Menurut Associated Press, pemilu hari ini bisa membantu memberikan jalan bagi presiden yang baru.
"Setelah tiga pekan kampanye damai, para pemilih di tiga zona waktu berbeda (di Indonesia) memberikan suaranya untuk anggota legislator daerah dan anggota DPR. Tempat pemungutan suara dibangun di Provinsi Papua hingga ke Aceh," lapor Associated Press, Rabu (9/4/2014).
Sementara kantor berita Prancis, AFP, sempat mewawancarai seorang warga mengenai pemilu kali ini. "Saya datang untuk memberikan suara, dengan harapan pemerintahan baru bisa membawa Indonesia lebih sejahtera dan lebih merata," ujar seorang warga bernama Theresia Novi kepada AFP.
"Ini adalah pesta demokrasi yang tidak ingin saya lewatkan," tutur perempuan berusia 38 tahun itu.
Media CNN memaparkan kisah lain mengenai pemilu kali ini. Mereka mewawancarai seorang ibu yang mengaku tidak yakin akan memberikan suaranya untuk siapa.
"Saya bahkan tidak tahu siapa nama kandidatnya," tutur ibu yang bernama Fitri, kepada CNN.
CNN menyebutkan, selama beberapa tahun terakhir jumlah partai yang turut serta dalam pemilu terus menurun. Sebelumnya pada Pemilu 2009 mencapai 38, tetapi untuk pemilu kali ini mencapai 12 partai. Namun CNN tetap menyebutkan ada partai tradisional seperti PDI-P dan Golkar yang masih mendominasi pemilu legislatif.
Reuters justru memperhatikan proses pemilu di bagian Indonesia Timur. Mereka memperhatikan faktor keamanan selama pemilu berlangsung.
"Tidak ada laporan kekerasan yang terjadi, tetapi pemungutan suara sempat tertunda akibat beberapa wilayah yang dirudung cuara buruk dan menyebabkan masalah logistik," lapor Reuters.
Pemilu legislatif kali ini mengharuskan partai memperoleh setidaknya 25 persen suara nasional atau 20 persen dari 560 kursi dalam DPR, yang bisa menentukan kandidat presiden pada pemilu presiden Juli 2014.
JAKARTA, KOMPAS.com — Seluruh elemen masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif (pileg) yang akan berlangsung pada Rabu (9/4/2014) besok. Hal itu diserukan oleh sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi, Senin (7/4/2014), seusai acara doa bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jagakarsa, Jakarta.
Mereka mengatakan, suara yang diberikan masyarakat akan sangat menentukan kualitas pemimpin ke depan.
"Mari kita berikan pendidikan politik yang baik bahwa golput itu sia-sia," ujar Suhardi.
Sementara itu, Emron berharap agar angka golput dalam pemilu kali ini bisa ditekan. Kekhawatiran tingginya angka golput, kata Emron, terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang hanya sekitar 30 persen. Emron mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis dalam memilih calon pemimpinnya.
"Ruginya kalau kita golput, yang baik-baik dan punya gagasan yang bagus nanti tidak terpilih sehingga tak bisa menjadi pemimpin bangsa. Kalau golput, bisa terjadi sebaliknya," kata Emron.
Pada kesempatan yang sama, Akbar Tandjung mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye partai politik pada pemilu tahun ini terlihat menurun dibandingkan Pemilu 2009. Partisipasi tinggi masyarakat, kata dia, sangat penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan ke depan. Pemerintahan selanjutnya harus mendapat legitimasi kuat dari masyarakat agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, PBNU sudah sejak lama menyerukan agar masyarakat tidak golput. Said menilai, kepentingan menyukseskan perhelatan pemilu adalah agenda bersama dalam mengembangkan demokrasi di negeri ini. Ia berpendapat tingginya angka potensi golput terjadi karena faktor frustrasi terhadap calon-calon anggota dewan yang ada. Apalagi, mayoritas calon yang maju merupakan calon petahana.
"NU tidak mengeluarkan ini halal atau haram. Tapi, NU berharap semua masyarakat mengambil peran dalam pesta lima tahunan ini," kata Said lagi.
Bawaslu menilai SBY tidak terbukti menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye terbuka Pemilu 2014 di Lampung dan Palembang, baik secara administratif maupun pidana.
"Berdasarkan keterangan-keterangan dan kajian-kajian yang kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Selasa 8 April 2014.
Nelson menuturkan kesimpulan tersebut didapatkan setelah Bawaslu melakukan kajian hukum dan verifikasi ke Sekretariat Negara (Setneg) dan DPP Partai Demokrat pada Jumat 4 April dan Sabtu 5 April 2014 yang lalu.
© VIVA.co.id
"Sanksi berupa administrasi berat, seperti pencoretan dari kontestan pemilu dan pidana pemilu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 276 yang ancaman kurungan penjara satu tahun dan denda Rp12 juta," tegas Ketua Panwaslu Kotim Eka Sazli di Sampit, Senin (7/4/2014).
Terhitung pukul 00.00 WIB Minggu (6/4/2014) dini hari hingga Selasa (8/4/2014) sudah memasuki masa tenang. Sesuai dengan aturan, seluruh alat peraga kampanye partai politik dan caleg sudah harus ditertibkan paling lambat tengah malam tadi.
Dari pantauan di lapangan, khususnya di Sampit yang meliputi Kecamatan Mentaya Baru Ketapang dan Baamang, hingga saat ini masih cukup banyak alat peraga kampanye, khususnya bendera partai politik.
Seperti di Jalan Muchran Ali dan sekitarnya, bendera sejumlah partai politik masih berkibar di halaman maupun di atas rumah warga. Padahal sesuai dengan aturan, seharusnya bendera partai politik pun tidak boleh lagi dinaikkan karena sudah memasuki masa tenang.
Eka mengimbau para caleg dan partai politik untuk segera melepas alat peraga kampanye milik mereka yang masih terpasang lantaran mungkin saja terlewat saat tim melakukan pembersihan pada Minggu dini hari.
Jika ada temuan alat peraga kampanye, khususnya milik caleg, Eka memastikan akan memprosesnya dan membawanya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk diproses sesuai dengan aturan. "Akan kami tindak setegas-tegasnya," tegas Eka yang sudah mewanti-wanti pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan ke kepolisian jika ada indikasi kuat pelanggaran pidana pemilu.
Eka berharap partai politik dan caleg melakukan persaingan secara sehat dan menghindari kecurangan seperti politik uang. Karena jika terbukti, keikutsertaan caleg tersebut dalam pemilu legislatif bisa dibatalkan.(Antara)
Kantor berita Amerika Serikat (AS), Associated Press menyebutkan, "lokasi pemungutan suara dibuka Rabu 9 April 2014 untuk memilih anggota legislatif. Ini sebuah perayaan besar bagi negara yang proses demokrasinya masih berjalan". Menurut Associated Press, pemilu hari ini bisa membantu memberikan jalan bagi presiden yang baru.
"Setelah tiga pekan kampanye damai, para pemilih di tiga zona waktu berbeda (di Indonesia) memberikan suaranya untuk anggota legislator daerah dan anggota DPR. Tempat pemungutan suara dibangun di Provinsi Papua hingga ke Aceh," lapor Associated Press, Rabu (9/4/2014).
Sementara kantor berita Prancis, AFP, sempat mewawancarai seorang warga mengenai pemilu kali ini. "Saya datang untuk memberikan suara, dengan harapan pemerintahan baru bisa membawa Indonesia lebih sejahtera dan lebih merata," ujar seorang warga bernama Theresia Novi kepada AFP.
"Ini adalah pesta demokrasi yang tidak ingin saya lewatkan," tutur perempuan berusia 38 tahun itu.
Media CNN memaparkan kisah lain mengenai pemilu kali ini. Mereka mewawancarai seorang ibu yang mengaku tidak yakin akan memberikan suaranya untuk siapa.
"Saya bahkan tidak tahu siapa nama kandidatnya," tutur ibu yang bernama Fitri, kepada CNN.
CNN menyebutkan, selama beberapa tahun terakhir jumlah partai yang turut serta dalam pemilu terus menurun. Sebelumnya pada Pemilu 2009 mencapai 38, tetapi untuk pemilu kali ini mencapai 12 partai. Namun CNN tetap menyebutkan ada partai tradisional seperti PDI-P dan Golkar yang masih mendominasi pemilu legislatif.
Reuters justru memperhatikan proses pemilu di bagian Indonesia Timur. Mereka memperhatikan faktor keamanan selama pemilu berlangsung.
"Tidak ada laporan kekerasan yang terjadi, tetapi pemungutan suara sempat tertunda akibat beberapa wilayah yang dirudung cuara buruk dan menyebabkan masalah logistik," lapor Reuters.
Pemilu legislatif kali ini mengharuskan partai memperoleh setidaknya 25 persen suara nasional atau 20 persen dari 560 kursi dalam DPR, yang bisa menentukan kandidat presiden pada pemilu presiden Juli 2014.
"Menjadi Golput Itu Sia-sia"
JAKARTA, KOMPAS.com — Seluruh elemen masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif (pileg) yang akan berlangsung pada Rabu (9/4/2014) besok. Hal itu diserukan oleh sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi, Senin (7/4/2014), seusai acara doa bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jagakarsa, Jakarta.
Mereka mengatakan, suara yang diberikan masyarakat akan sangat menentukan kualitas pemimpin ke depan.
"Mari kita berikan pendidikan politik yang baik bahwa golput itu sia-sia," ujar Suhardi.
Sementara itu, Emron berharap agar angka golput dalam pemilu kali ini bisa ditekan. Kekhawatiran tingginya angka golput, kata Emron, terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang hanya sekitar 30 persen. Emron mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis dalam memilih calon pemimpinnya.
"Ruginya kalau kita golput, yang baik-baik dan punya gagasan yang bagus nanti tidak terpilih sehingga tak bisa menjadi pemimpin bangsa. Kalau golput, bisa terjadi sebaliknya," kata Emron.
Pada kesempatan yang sama, Akbar Tandjung mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye partai politik pada pemilu tahun ini terlihat menurun dibandingkan Pemilu 2009. Partisipasi tinggi masyarakat, kata dia, sangat penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan ke depan. Pemerintahan selanjutnya harus mendapat legitimasi kuat dari masyarakat agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, PBNU sudah sejak lama menyerukan agar masyarakat tidak golput. Said menilai, kepentingan menyukseskan perhelatan pemilu adalah agenda bersama dalam mengembangkan demokrasi di negeri ini. Ia berpendapat tingginya angka potensi golput terjadi karena faktor frustrasi terhadap calon-calon anggota dewan yang ada. Apalagi, mayoritas calon yang maju merupakan calon petahana.
"NU tidak mengeluarkan ini halal atau haram. Tapi, NU berharap semua masyarakat mengambil peran dalam pesta lima tahunan ini," kata Said lagi.
Bawaslu Bebaskan SBY dari Tuduhan Pelanggaran Kampanye
VIVAnews -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membebaskan Ketua Umum DPP Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dari tuduhan pelanggaran kampanye.
Bawaslu menilai SBY tidak terbukti menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye terbuka Pemilu 2014 di Lampung dan Palembang, baik secara administratif maupun pidana.
"Berdasarkan keterangan-keterangan dan kajian-kajian yang kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Selasa 8 April 2014.
Nelson menuturkan kesimpulan tersebut didapatkan setelah Bawaslu melakukan kajian hukum dan verifikasi ke Sekretariat Negara (Setneg) dan DPP Partai Demokrat pada Jumat 4 April dan Sabtu 5 April 2014 yang lalu.
Dalam prosesnya, Bawaslu
juga melibatkan personel Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Menurut Setneg, sebelum kampanye Presiden SBY sudah mengingatkan supaya dipisahkan pembukuannya. Mana yang ditanggung negara terkait pengamanan, hak-hak protokoler, kesehatan dan mana biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Presiden dalam kampanye sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara," Nelson menjelaskan.
Terkait laporan keuangan yang digunakan Presiden SBY itu, Nelson mengklaim Bawaslu tidak dalam kapasitas meminta dari Setneg ataupun lembaga negara lainnya.
Sebelumnya, Bawaslu menerima laporan sejumlah ormas, pemantau pemilu dan pengawas pemilu terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara yang dialamatkan kepada SBY selaku Presiden RI.
Sekretaris Setneg Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi lalu mendatangai kantor Bawaslu untuk memberikan klarifikasi.
Menurut mereka, fasilitas yang melekat pada SBY selaku Presiden sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara.
Bawaslu juga melakukan cross check ke DPP Partai Demokrat, hal-hal apa saja yang dibiayai Partai Demokrat dalam kampanye terbuka yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
DPP Partai Demokrat kemudian berjanji akan memberikan laporan penggunaan dana kampanye kepada Bawaslu dalam waktu 15 hari setelah tanggal 9 April 2014, atau tanggal 24 April 2014.
"Menurut Setneg, sebelum kampanye Presiden SBY sudah mengingatkan supaya dipisahkan pembukuannya. Mana yang ditanggung negara terkait pengamanan, hak-hak protokoler, kesehatan dan mana biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Presiden dalam kampanye sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara," Nelson menjelaskan.
Terkait laporan keuangan yang digunakan Presiden SBY itu, Nelson mengklaim Bawaslu tidak dalam kapasitas meminta dari Setneg ataupun lembaga negara lainnya.
Sebelumnya, Bawaslu menerima laporan sejumlah ormas, pemantau pemilu dan pengawas pemilu terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara yang dialamatkan kepada SBY selaku Presiden RI.
Sekretaris Setneg Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi lalu mendatangai kantor Bawaslu untuk memberikan klarifikasi.
Menurut mereka, fasilitas yang melekat pada SBY selaku Presiden sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara.
Bawaslu juga melakukan cross check ke DPP Partai Demokrat, hal-hal apa saja yang dibiayai Partai Demokrat dalam kampanye terbuka yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
DPP Partai Demokrat kemudian berjanji akan memberikan laporan penggunaan dana kampanye kepada Bawaslu dalam waktu 15 hari setelah tanggal 9 April 2014, atau tanggal 24 April 2014.
© VIVA.co.id
Caleg tidak Lepas Atribut Kampanye Bisa Didiskualifikasi
Metrotvnews.com, Sampit: Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,
mengancam mendiskualifikasi dan memidanakan calon anggota legislatif
yang membiarkan alat peraga kampanyenya masih terpasang.
"Sanksi berupa administrasi berat, seperti pencoretan dari kontestan pemilu dan pidana pemilu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 276 yang ancaman kurungan penjara satu tahun dan denda Rp12 juta," tegas Ketua Panwaslu Kotim Eka Sazli di Sampit, Senin (7/4/2014).
Terhitung pukul 00.00 WIB Minggu (6/4/2014) dini hari hingga Selasa (8/4/2014) sudah memasuki masa tenang. Sesuai dengan aturan, seluruh alat peraga kampanye partai politik dan caleg sudah harus ditertibkan paling lambat tengah malam tadi.
Dari pantauan di lapangan, khususnya di Sampit yang meliputi Kecamatan Mentaya Baru Ketapang dan Baamang, hingga saat ini masih cukup banyak alat peraga kampanye, khususnya bendera partai politik.
Seperti di Jalan Muchran Ali dan sekitarnya, bendera sejumlah partai politik masih berkibar di halaman maupun di atas rumah warga. Padahal sesuai dengan aturan, seharusnya bendera partai politik pun tidak boleh lagi dinaikkan karena sudah memasuki masa tenang.
Eka mengimbau para caleg dan partai politik untuk segera melepas alat peraga kampanye milik mereka yang masih terpasang lantaran mungkin saja terlewat saat tim melakukan pembersihan pada Minggu dini hari.
Jika ada temuan alat peraga kampanye, khususnya milik caleg, Eka memastikan akan memprosesnya dan membawanya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk diproses sesuai dengan aturan. "Akan kami tindak setegas-tegasnya," tegas Eka yang sudah mewanti-wanti pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan ke kepolisian jika ada indikasi kuat pelanggaran pidana pemilu.
Eka berharap partai politik dan caleg melakukan persaingan secara sehat dan menghindari kecurangan seperti politik uang. Karena jika terbukti, keikutsertaan caleg tersebut dalam pemilu legislatif bisa dibatalkan.(Antara)
Penyebar SMS Memilih Caleg di Masa Tenang Bisa Dipidana
SAMPIT – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah, menegaskan penyebaran pesan singkat berisi
permintaan dukungan di masa tenang termasuk tindak pidana pemilu.
"Jika ini dilakukan caleg dan partai politik, itu sudah termasuk tindak pidana pemilu,"kata Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kotim, Tohari, di Sampit, Senin (7/4/2014).
Penegasan itu disampaikan Tohari menanggapi masih maraknya beredar pesan singkat maupun jejaring sosial yang berisi ajakan atau permintaan dukungan untuk caleg tertentu yang dikirim sang caleg maupun pendukungnya.
Tohari menegaskan, tindakan tersebut jelas melanggar aturan karena saat ini sudah memasuki masa tenang yang seharusnya tidak boleh lagi ada kampanye dalam bentuk apa pun oleh partai politik maupun caleg.
"Hari tenang adalah hari tanpa kampanye, apa pun bentuk kampanye itu," katanya.
Masa tenang ditetapkan selama tiga hari mulai Minggu hingga Selasa nanti. Selama tiga hari ini tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.
Namun faktanya, masyarakat banyak yang mengaku mendapat pesan singkat melalui berbagai operator yang isinya permintaan dukungan untuk caleg dari partai tertentu pada pemilu Rabu nanti.
Selain menyebarkan pesan singkat, ada pula caleg atau pendukungnya yang melakukan kampanye dengan memasang status dukungan untuk caleg pada status BBM (BlackBerry messenger) mereka.
Cara ini dinilai cukup efektif karena bisa menuju banyak sasaran dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Selain itu, cara ini dinilai akan sulit dibendung oleh Panwaslu sehingga makin banyak caleg yang memanfaatkannya.
( http://pemilu.okezone.com/read/2014/04/07/567/966395/penyebar-sms-memilih-caleg-di-masa-tenang-bisa-dipidana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar